PMK No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Maret 2011. Tujuan dari revisi anggaran yaitu :
1. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan.
2. Mempercepat pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan ini terlihat lebih baik dari Peraturan sebelumnya karena lebih mudah dibaca dan dimengerti. Peraturan Menteri Keuangan ini sendiri telah lebih jelas membagi kewenangan pelaksanaan revisi anggaran antara lain :

1. Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI, 

2. Menteri Keuangan, 

3. Direktorat Jenderal Anggaran, 

4. Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan ini juga terlihat lebih mudah dimengerti karena membagi ruang lingkup revisi menjadi 3 bagian.
1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggaran belanja.  ( 10 Jenis revisi )
2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap. ( 24 Jenis revisi )
3. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.  ( 13 Jenis revisi ).

Adapun batas akhir pengajuan revisi anggaran untuk APBN TA 2011 adalah:
1.    Tanggal 14 Oktober 2011, untuk revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran;
2.    Tanggal 28 Oktober 2011, untuk revisi anggaran pada kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pengajuan revisi anggaran untuk PNBP, Kredit Ekspor, HLN, HDN dan/atau BA BUN mengikuti batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.

PMK No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dapat di download Disini